Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Provinsi Maluku

October 9,2018 Admin

AMBON (3/10) Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mengadakan Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Terpadu bersama Komisi VII DPR RI di Kota Ambon, Maluku. Binwas kali ini diadakan selama 2 hari dengan mengundang perusahaan-perusahaan pertambangan yang ada di Maluku, serta Dinas ESDM Provinsi Maluku, para Inspektur Tambang, dan Gubernur Maluku.

Pada hari pertama, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral yang diwakili oleh Kasubdit Bimbingan Usaha, Indra Yuspiar, menjelaskan terkait Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan Pengelolaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Dalam rancangan ke depan, pemerintah provinsi diharapkan untuk membuat dan menganggarkan Penyusunan Cetak Biru (blueprint) PPM yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota. Hal itu dapat memudahkan perusahaan-perusahaan pertambangan dalam membuat program PPM yang selaras dengan rencana induk PPM yang telah ditetapkan oleh Gubernur.

Selain itu, dalam Binwas hari pertama ini juga dilakukan sosialisasi Sistem Informasi Data Investasi Mineral dan Batubara serta penjelasan tentang Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018. Perusahaan-perusahaan pertambangan wajib melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dengan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Tambang. Inspektur Tambang sendiri memiliki kewenangan untuk menghentikan sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan usaha pertambangan apabila kegiatan pertambangan dinilai berbaya dan tidak sesuai dengan kaidah.

Pada hari kedua, Anggota Komisi VII DPRI RI, Mercy Chriesty Barends, memimpin diskusi terkait dengan kondisi pertambangan dan energi dan sumber daya mineral di Provinsi Maluku. Mendampingi diskusi tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Heri Nurzaman, beserta dengan Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku. (NM-HumasMinerba)