Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum (APH)

October 11,2018 Admin

LAMPUNG (11/10) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mendapatkan kesempatan untuk menjadi narasumber dalam pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum (APH) Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kegiatan tersebut diikuti oleh Penyidik pada jajaran Polda Lampung, Jaksa pada jajaran Kejaksaan Tinggi Lampung, Auditor BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Lampung, Oditur Militer Lampung, dan Penyidik pada POM TNI Provinsi Lampung.

Hadir dalam acara tersebut Sony Heru Prasetyo, selaku Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai narasumber untuk memberikan materi terkait dengan Tindak Pidana Korupsi di Sektor Pertambangan.

Dalam materinya, Sony Heru menjelaskan tentang aturan-aturan terkait dengan pertambangan yang ada di Indonesia. Dalam usaha penambangan, setiap perusahaan pertambang sudah memiliki perizinan-izinan yang harus dipatuhi. Hal itu diterapkan untuk menjalankan praktik pertambangan yang baik dalam rangka berkontribusi untuk negara dan pemerintah berusaha untuk menghormati pengusaha yang telah mematuhi aturan tersebut. “Negara melindungi setiap perusahaan yang memiliki izin, karena mereka (red. yang memiliki izin) akan memberikan kontribusi bagi pendapatan negara,” ungkapnya.

Selain itu, Sony Heru juga menegaskan bahwa pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan, salah satu caranya adalah dengan penegakan hukum yang konsisten dan memerangi pertambangan ilegal. “Illegal mining harus dibinasakan, karena para penambang ilegal tidak akan bisa mengikuti peraturan yang sudah dibuat dengan tegas. Dampaknya bisa ada di pengrusakan lingkungan, aspek keselamatan dan keamanan terbengkalai, dan tentunya tidak ada kontribusi bagi negara,” tambahnya.

Materi tersebut disampaikan agar para penegak hukum, khususnya yang ada di Provinsi Lampung, dapat mengetahui peraturan atau perizinan kegiatan pertambangan agar dapat mencegah tindakan-tindakan korupsi atau penyelewangan hukum. Terlebih, Provinsi Lampung cukup banyak memiliki wilayah pertambangan.

Kegiatan Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum (APH) ini sendiri telah dilaksanakan dari tanggal 8 Oktober 2018. Pada pembukaan kegiatan ini, hadir pula Ketua KPK, Kapolri, Jaksa Agung, Ketua BPK RI, Kepala BPKP, Ketua PPATK, dan POM TNI untuk memberikan dialog interaktif dengan seluruh peserta kegiatan. (NM-HumasMinerba)